Catatan: Indra Gunawan, Wakil Pemimpin Umum Harian Metro24, Medan

Pemilihan Walikota Medan, yang merupakan bagian dari 270 pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak, 23 September mendatang, telah memunculkan fenomena tersendiri. Untuk kali pertama dalam sejarah, anggota keluarga inti Presiden RI berketetapan hati ambil bagian sebagai kandidat.

Ya, dia adalah Bobby Nasution. Bobby, demikian generasi ketujuh Raja Gunung Baringin Nasution Mandailing Natal ini akrab disapa, merupakan menantu Joko Widodo, Presiden Ke-7 RI. Dia mempersunting Kahiyang Ayu, 8 November 2017.

“Nama lengkap saya Muhammad Bobby Afif Nasution. Tapi, saya lebih sering memperkenalkan diri dengan nama Bobby Nasution,” ungkap pemuda kelahiran Medan, 5 Juli 1991, ini saat berkunjung ke Kantor Redaksi Harian Metro24, 16 Januari lalu.

Peraih gelar Magister Manajemen dari Institut Pertanian Bogor (IPB) ini kemudian mengungkap kenangan saat mengenyam pendidikan SMP di Bandar Lampung, yang membuatnya amat merasa penting untuk menyebutkan marga ketika memperkenalkan diri.

“Pertama masuk SMP di Lampung, seorang guru marah dan menyebut saya tak layak tamat SD. Itu gara-gara saya tidak bisa menuliskan Aksara Lampung, waktu dipanggil ke depan kelas. Tapi, guru itu akhirnya maklum dan mempersilakan saya duduk kembali, setelah saya bilang saya SD-nya di SD Muhammadiyah Pontianak,” bebernya.

Diketahui, pengenalan Aksara Lampung merupakan program studi lokal untuk pendidikan dasar di provinsi yang berhadapan dengan Selat Sunda tersebut. Sebelum menamatkan jenjang pendidikan SD, seluruh siswa di Lampung wajib mampu membaca dan menulis dengan Aksara Lampung.

Laman https://id.wikipedia.org mengidentifikasi Aksara Lampung (Had Lampung) sebagai bentuk tulisan yang memiliki hubungan dengan Aksara Pallawa dari India Selatan. Macam tulisannya berjenis suku kata yang merupakan huruf hidup, seperti halnya Huruf Arab.

Kembali ke Bobby. Baginya, penyebutan marga mempertegas identitas diri, agar tidak capek-capek lagi menjelaskan asal-usul. Selebihnya, juga dimaksudkan agar orang-orang dari entis berbeda bisa mahfum, jika dalam pergaulan terdapat perbedaan dari sisi karakter, gaya bahasa maupun cara berkompromi dan mengambil keputusan.

Lantas, apakah Bobby akan menggunakan politik identitas sebagai upaya memenangi kontestasi, jika nanti resmi menjadi kandidat Walikota Medan? Dari penuturan dan caranya mengonsolidasi masyarakat Medan, dapat disimpulkan bahwa putra ketiga almarhum Erwin Nasution, mantan Dirut PTPN IV, ini tidak akan menggunakan politik identitas sebagai alat.

Selain ikut menerima kunjungannya ke Metro24, saya kebetulan berkesempatan melihat langsung cara Bobby menghimpun aspirasi masyarakat di Kelurahan Tegal Sari Mandala III, Medan Denai. Di tengah teriknya matahari sepenggalah, anak muda ini berjalan dari pintu ke pintu, dari warung yang satu ke warung lainnya. Dia sapa dan ajak bicara orang-orang yang ditemuinya.

Ada warga yang kemudian menggunakan Bahasa Mandailing agar Bobby lebih intens berdialog dengannya. Namun, putera Ade Hanifah Boru Siregar ini justru meladeni dengan Bahasa Indonesia berlogat khas Medan, tanpa membuat lawan bicaranya tersinggung.

Sembari membungkukkan tubuh tanda hormat, dia menjelaskan detail tentang kampung leluhurnya di Mandailing Natal. Penjelasan tersebut cukup memuaskan warga yang sebelumnya bertanya dengan Bahasa Mandailing.

Bagi kelompok-kelompok etnik, termasuk Mandailing, pengetahuan tentang leluhur dan asal-usulnya sangat penting dimiliki. Generasi yang tak tau ber-tarombo dianggap tidak beradat. Dalam Bahasa Batak, tarombo berarti silsilah garis keturunan secara patrilineal atau garis keturunan bapak.

Saat berhadapan dengan emak-emak yang berkeluh-kesah tentang harga bahan pokok, Bobby secara taktis bertanya, “Pilih mana, harga diturunkan atau penghasilan ibu-ibu yang dinaikkan?”

Dasar emak-emak, mereka justru serempak berseru, “Dua-duanya lah!”

Setelah mengulum senyum sesaat, Bobby lantas membuka konsep bagaimana kaum ibu bisa memiliki penghasilan untuk menambah kemampuan ekonomi keluarga. Kehadiran pemerintah, menurutnya, dibutuhkan sampai pada urusan itu.

“Tapi, bukan berarti dengan memberi ibu-ibu uang atau modal usaha secara langsung. Melainkan, pemerintah harus berperan menghubungkan ibu-ibu yang memiliki produk kreatif dengan para investor maupun konsumen,” sebutnya.

Hal itu, lanjut dia, harus dilakukan pemerintah daerah secara berkesinambungan dengan penanganan khusus yang melibatkan partisipasi seluruh pemangku kepentingan (stakeholder). “Sifatnya kolaboratif. Kita akan dorong terbentuknya komunitas-komunitas UMKM (usaha mikro, kecil dan menengah) langsung di tengah-tengah masyarakat,” bebernya pula.

Pengusaha yang sudah memulai bisnis properti sejak berumur 20 tahun ini kemudian menjelaskan, beberapa tahun lalu dirinya telah mendirikan sebuah rumah aspirasi di Jalan Cik Ditiro, Medan, yang menjadi tempat berhimpunnya sejumlah komunitas UMKM. Di tempat itu mereka saling membantu membenahi kualitas produk, kemasan, jangkauan pasar hingga mendatangkan pemodal.

Dari rangkaian aktivitasnya di Tegal Sari Mandala III, saya menangkap pesan bahwa Bobby sedang mempertegas identitas politiknya: millenial, progresif, inovatif dan membumi.

Meski terdiri dari dua kata yang sama, namun makna frasa “identitas politik” dengan “politik identitas” berbeda sama sekali. Identitas politik merupakan konstruksi yang menentukan posisi kepentingan subjek di dalam suatu ikatan komunitas politik, sedangkan pengertian politik identitas mengacu pada mekanisme politik pengorganisasian identitas (baik identitas politik maupun identitas sosial) sebagai sumberdaya dan sarana politik (Setyaningrum, 2005: 19).

Komunitas politik dalam konteks ini disebut juga konstituen (masyarakat pemilih). Sebagai subjek, Bobby mengonsolidasi langsung konstituen lewat tatap muka dan dialog, untuk mempertegas peran dan kepentingan apa yang diembannya kelak.

Di lain sisi, politik identitas –yang mulai mengemuka sebagai kajian ilmu politik dari hasil pertemuan internasional Asosiasi Ilmuwan Politik di Wina pada 1994 (Abdilah, 2002: 16)– belakangan dianggap dapat menimbulkan instabilitas, bahkan memecah integritas bangsa. Sebab, politik identitas mengarah pada isu-isu kesukuan, agama, ras dan golongan, yang tentu sangat sensitif. (*)

NB: Tulisan ini telah dimuat di Harian Metro24 pada Januari 2020 lalu.

#KolaborasiMedanBerkah

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here